Damailah Aceh ku

01.32

Oleh: Alfiandi [1] [Tulisan ini pernah dimuat di Editorial Rangkang Demokrasim | Edisi 15 | Tahun 4  | Januari-April 2014]
Menjelang pemilu 2014 ini situasi konflik di Aceh kian memanas. Gesekan demi gesekan kerap mewarnai beberapa media massa yang ada di Aceh. Konflik yang terjadi seakan menjelma menjadi wajah baru yang menggoreskan luka bagi arah penegakan demokrasi di Aceh.
Konflik antar kepentingan­-pun kerap menimbulkan banyak kerugian baik secara materil maupun moril. Setidaknya ketika Aceh dihadapkan dengan suatu ajang pemilihan dalam konteks demokrasi, baik pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah beberapa tahun silam Aceh selalu bergejolak.
Dalam buku Aceh Bersimbah Darah, (Al Chaidar:1998) Aceh merupakan daerah yang sarat dengan tradisi pergolakan dan kekerasan yang merupakan dampak dari serangkaian proses sejarah yang panjang yang dialami masyarakat agraris di ujung utara Pulau Sumatra sehingga membekas ke dalam sosial memori-nya.
Seakan memang Aceh menjadi daerah yang akan dikenal oleh banyak orang dengan daerah yang rawan konflik. Di berbagai penjuru mulai terjadi berbagai kasus pelanggaran pemilu di beberapa daerah di Aceh baik dalam bentuk penganiayaan, pengancaman, pengeroyokan, penembakan, perusakan hingga pembunuhan seakan menjadi bukti bahwa kita belum dapat merasakan kedamaian di tanah serambi mekkah ini.
Cita-cita perdamaian menjadi simbolisasi kata belaka yang tak memiliki makna jika kita melihat kondisi Aceh saat ini, pada akhirnya rakyat Aceh hanya bisa mengelus dada melihat ironi yang terjadi demi kepentingan beberapa kelompok semata.
Memaknai MOU
Memorandum of Understanding (MoU) menjadi suatu simbolisasi kesepakatan bersama antara GAM dan RI dalam merintis damai di Aceh. Perdamaian yang tertuang dalam butir-butir kesepakatan seakan menjadi suatu titik harapan bagi rakyat Aceh.
Harapan ini setidaknya dapat membangkitkan kembali semangat rakyat Aceh dari keterpurukan derita menahun yang telah dipikul rakyat Aceh dari berbagi konflik yang pernah terjadi. Mulai  dari konflik ketika masa kolonial belanda, lalu adanya konflik DI/TII, DOM, Darurat Sipil hingga Darurat Militer.
Sebagai sebuah simbol perdamaian seharusnya kita menjadi lebih arif untuk memahami bahwa peperangan bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Aceh.
Merdeka dari NKRI merupakan keinginan dari GAM sebagai salah satu gerakan yang dianggap oleh negara sebagai gerakan separatis. Keinginan memerdekakan diri itu adalah dengan melakukan pemberontakan. Pada tataran level bawah, pemberontakan dengan senjata terjadi diberbagai daerah. Namun pada tataran elit, pimpinan GAM mencari dukungan politik di beberapa negara salah satunya swiss.
Dukungan politik dan itu seakan menjadi polemik yang berkepanjangan bagi Aceh, hingga tsunami menjadi salah satu pintu munculnya perdamaian di Aceh. Dengan berharap perdamaian yang dicitakan ini akan membangun Aceh kedepan.
Perdamaian Semu
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), damai diartikan sebagai kata dengan makna tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman. Pemaknaan damai-pun seakan menjadi suatu hal yang sangat diharapkan oleh siapapun di dunia ini. Perdamian sangat penting dan harus ada pada negara untuk dapat melindungi warga negaranya.
Namun sekarang ini jika kita melihat yang terjadi di Aceh, konflik baru kian bemunculan menjelang pemilu 2014. Seakan pemilu kali ini tidak memberikan rasa damai bagi mayarakat Aceh itu senidiri.  Kejadian bentrok antara mayarakat Aceh Tengah yang dipelopori oleh Peta (Pembela Tanah Air) dengan salah satu partai lokal yang baru saja terjadi di Takengon baru-baru ini, memunculkan kembali memori kelam di masa silam.
Penulis melihat masih ada rasa trauma dalam diri masyarakat ketika bentrokan itu terjadi. Lihatlah banyak toko yang tutup yang tak mau mengambil resiko, Suasana sunyi nan mencekam mewarnai kota takengon. Polisi dan tentara bersiaga dengan pakaian  tempur lengkap. Sedangkan para pedagang serta mayarakat sipil lainnya enggan untuk keluar dan hanya bisa menunggu hingga situasi menjadi kondusif kembali.
Menurut penulis konflik yang terjadi sekarang ini dapat menimbulkan  berbagai spekulasi negatif bagi masyarakat bahwa Aceh akan perang kembali. Bukan hanya di Takengon konflik ini muncul, di beberapa daerah lainnya pun kerap terjadi seperti di bentrok antar caleg Lhokseumawe (Serambi, 27/02/2014) serta penembakan hingga tewas salah satu caleg di Tapak Tuan (Serambi, 3/3/2014)
Konflik ini sebenarnya bisa diatasi dengan beberapa cara pertama, para elit politik yang akan maju seharusnya lebih mengedepankan nilai-nilai kearifan dan saling menghormati antar sesama. Sudah bukannya lagi kita harus hidup dalam situasi dan kondisi yang tertekan dan tidak mendapatkan kebebasan.
Kedua, aparatur penegak hukum harus memiliki ketegasan dalam menjaga keamanan. Keamanan yang ada di masyarakat harus dapat diterapkan. Hukum harus ditegakkan kepada siapaun tanpa memandang bulu.
Ketiga, mayarakat harus menjadi sarana transformasi perdamaian yang efektif. Dengan cara membuat partisipasi mayarakat untuk turut aktif menjaga perdamaian di Aceh dapat menjadikan Aceh kedepanya menjadi lebih baik.
Seharusnya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh serta para pihak yang terlibat baik penyelenggara pemilu dan kontestan pemilu 2014 harus menjalin hubungan yang baik dan intensif sehingga jika muncul suatu konflik menjelang pemilu dapat disikapi secara serius. Jangan sampai sebagai sebuah daerah yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai islam yang sarat akan damai tercemar oleh beberapa konflik yang mulai muncul menjelang pemilu kali ini.[]

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) angkatan IV, Aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA). Email : alfiande_pii@yahoo.com


You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!