Transformasi Konflik Aceh

01.28


Oleh: Alfiandi [1] 
[Tulisan ini pernah dimuat di Rangkang Demokrasi | Edisi 15 | Tahun 4  | Januari-April 2014] 


KITA pasti setuju jika mengansumsikan Aceh sebagai daerah yang rawan konflik. Berbagai konflik seakan menjadi stigma yang sangat melekat dalam ingatan masyarakat. Hal ini terjadi karena rasa trauma masyarakatnya yang hingga saat ini belum juga hilang bahwa Aceh pernah mengalami konflik yang berkepanjangan di masa silam.
Baik konflik vertikal maupun konflik horizontal di Aceh menjadi isu yang sangat diminati untuk menjadi pemberitaan di berbagai media massa. Hal ini akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi siapa saja yang ingin datang ke Aceh. Padahal Aceh telah memasuki masa damai.
Kita mengharapkan konflik yang terjadi sebelum damai dapat hilang dan tidak terjadi lagi kedepannya. Mengingat perdamaian menjadi harapan panjang dan dambaan yang dinanti setiap rakyat Aceh.
Pada hakikatnya perdamaian diciptakan untuk memberikan rasa aman, tenteram, tenang dan  jauh dari sifat permusuhan dalam masyarakat yang ada pada suatu wilayah. Namun hal ini tidak untuk Aceh. Seakan perdamaian menjadi wajah baru yang menakutkan di negeri yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah ini.
Perwujudan damai hingga kini belum tersentuh banyak mayarakat Aceh. Kita bisa melihat bagaimana dengan adanya perdamaian, berbagai kasus tindak kriminal mulai marak dan kian meningkat terjadi, baik kasus pencurian, penganiayaan, pemukulan hingga pembunuhan seakan meraja lela di Aceh.
Sangat naif rasanya jika kita memungkiri itu semua. Sebagai daerah dengan jumlah  penduduk yang mayoritas muslim, seharusnya masyarakat Aceh menjadikan Islam rahmatan lil alamin (rahmat sekalian alam) yang memberikan kedamaian bagi pemeluknya, namun kenyataannya meskipun di Aceh penduduknya sangat didominasi oleh Islam tetapi mengapa perdamaian tidak dapat dirasakan?.
Berkaca Pada Masa Lalu
Ketika Aceh dalam masa konflik yang berkepanjangan, baik konflik yang terjadi pada masa Daerah Operasi Militer (1989-1998), Darurat Militer (2003-2004), Darurat Sipil (2004), banyak sekali korban yang berjatuhan. Bukan hanya pihak-pihak yang bertikai saja menjadi korban, namun masyarakat sipil yang tak berdosa pun harus menanggung kesalahan sang penguasanya.
Menurut data KontraS (2004), tingkat korban pelanggaran HAM di Aceh pada masa DOM mencapai 6.837 jumlah korban. Sedangkan  data dari Koalisi NGO HAM jumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh mencapai 1.388 kasus (Serambi, 11/11/2011).
Dari data tersebut sangat terlihat jelas bahwa jumlah yang dipaparkan oleh kedua lembaga tersebut menunjukan kuantitas yang tidak sedikit. Berbagai tragedi kemanusiaan lainnya seakan menjadi cerita yang tidak akan terselesaikan di Aceh.
Apapun alasannya kasus-kasus yang terjadi sungguh menjadi ironi yang berkepanjangan dan menyimpan pilu bagi kita semua. Seakan pemerintah menjadi mesin pembunuh rakyatnya dan rakyat  telah dipersiapkan menjadi tumbal kesewenangan penguasa.

Transformasi Konflik
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Transformasi adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi,). Perubahan tersebut memiliki ciri gerakan perlawanan dengan konsep lain. Konsep yang bukan ingin memerdekakan diri dari negara seperti keinginan GAM dahulu, namun lebih cendrung untuk meraih kekuasaan, baik pada tataran eksekutif maupun juga legislatif di Aceh.
Jika pada masa sebelum penandatangan MoU Helsinki, konflik yang terjadi di Aceh masih dapat kita sebut sebagai konflik yang bersifat vertikal. Artinya konflik yang ditimbulkan terjadi antara Rakyat dan Negara. Rakyat dalam konteks ini di gambarkan sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dinggap sebagai rakyat yang cendrung untuk melawan Negara. Sedangkan Negara diansumsikan sebagai Pemerintah yang memiliki otoritas penuh untuk menjaga teritorial wilayahnya.
Namun dengan hadirnya perdamaian di Aceh, konflik vertikal tersebut mulai mentrasnformasikan wujudnya menjadi konflik horizontal. Konflik yang muncul antar sesama masyarakat Aceh, salah satunya adalah konflik politik.
Konflik inilah yang menjadi  wajah suram baru bagi masyarkat Aceh. Bagaimana tidak, tindak kekerasan kian memuncak saban hari menjelang proses pemilu 2014. Setidaknya konflik tersebut menurut penulis terjadi dikarenakan beberapa hal.
Pertama, ketamakan dari tiap-tiap kelompok masyarakat dalam menghadapi masa pemilu ini, setidaknya mereka seakan belum siap menerima kenyataan dengan proses demokrasi.
Kedua, tiap-tiap kelompok hanya mementingkan kepentingannya semata. Kepentingan masyarakat pada umumnya tidak dihiraukan lagi sehingga hal inilah menciptakan ketidakstabilan penegakan demokrasi dan HAM di Aceh.
Ketiga, banyak dari kelompok masyarakat yang belum dewasa dalam berpolitik, hal ini terlihat dari berbagai tindakan yang sarat akan melanggar hak asasi orang lain. Pihak dari kelompok tertentu masih mengedepankan ego pribadi masing-masing yang tidak baik.
Ada kelompok dengan kekuasan yang dimilikinya, seakan ingin melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Baik tindakan intimidasi, diskrimninasi, politik uang, menghasut, bahkan ada pula yang berujung pembunuhan seperti yang terjadi ketika tewasnya ketua salah satu kelompok partai beberapa waktu lalu (Serambi, 7/2/2014).
Nyawa seseorang saat menjelang pemilu seakan dengan mudahnya melayang. Tindakan- tindakan kekerasan seperti politik premanisme kian mencuat. Hal ini sangat jelas sebagaimana laporan Kapolda Aceh kepada Kapolri tentang tingkat potensi konflik yang rawan terjadi pada pemilu 2014 di Aceh. (Serambi, 17/1/2014).
Harus Lebih Baik
Menurut penulis, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan agar konflik politik di Aceh dapat diselesaikan dengan baik. Pertama, institusi kepolisian harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh. Sebagai lembaga penegak hukum yang diberikan wewenangnya oleh negara seharusnya jangan terlihat lemah dalam menghadapi masalah ini.
Kedua, masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Jangan hanya dengan hasutan murahan dari beberapa kelompok masyarakat, kita dengan mudahnya mau mengikuti tindakan-tindakan yang diluar batas kewajaran.
Sudah sewajarnya kita sebagai orang-orang yang beradab harus lebih arif dan bijaksana menyikapi permasalahan konflik politik. Fikiran dan tindakan yang positif harus dikedepankan ketika menyikapi permasalahan ini, hal tersebut dilakukan agar kita tidak terjerumus kepada konflik masa lalu yang tiada arti. Jika tidak, alih-alih ingin menjaga perdamaian di Aceh, justru kita lah nantinya yang akan menjadi para perusak perdamaian itu sendiri.[]


Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV. Saat ini aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA). Email: alfiande_pii@yahoo.com  

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!